Am I Sterdam? (Part 2) – UU Desa dan Dinamika-Dinamika Itu

Kasteel Oud-Poelgeest; sumber foto: dazzlingphotos.nl
Kasteel Oud-Poelgeest; sumber foto: dazzlingphotos.nl

Sebagaimana janjiku sebelumnya, kali ini aku akan melanjutkan kisahku jalan-jalan mengikuti workshop bertema UU Desa di Belanda. Bagi yang baru mampir, ada baiknya membaca tulisanku Am I Sterdam?” (Part 1) terlebih dahulu.

●●●

Pada hari yang sama, aku memulai perjalanan dari Amsterdam menuju Leiden menggunakan kereta sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih setengah jam., dilanjutkan dengan berjalan kaki ke lokasi menginap -yang juga merupakan tempat diselenggarakannya workshop-. Leiden rupanya lebih sepi dibandingkan Amsterdam. Aku merasa kota ini sehat dan menyehatkan karena banyak berdiri kampus-kampus bertema botani, biologi, dan medikal, serta ruang-ruang terbuka hijau dalam bentuk taman, semak, bahkan belantara hutan. lanjut baca

Am I sterdam?

Holand 1Kalau kamu penasaran, aku bersedia menceritakan pengalamanku selama sepekan di The Netherlands. Kau tahu, ini adalah kali pertamaku menginjakkan kaki ke negeri itu sendirian. Ya, sendirian, tanpa pasangan, no backup. Tidak seperti empat tahun lalu saat DAAD menerbangkanku ke Jerman, kali ini agendanya lebih serius, yaitu jalan-jalan untuk sebuah workshop yang diselenggarakan oleh KITLV terkait pelaksanaan UU Desa. Eits, jangan terburu-buru mendesakku untuk bercerita tentang materi workshop itu. Tulisan ini justru didedikasikan pada hari pertamaku yang membawa misi menyesatkan diri di Kota Amsterdam. lanjut baca

RUU (Siapa) Arsitek

image source: inhabitat.com
image source: inhabitat.com

“Saya pikir harus juga utuh membaca dokumennya, termasuk tentang siapa yang disebut arsitek dalam UU tersebut. Toh, pada situasi saat ini, perencanaan pembangunan, kota/desa, memang tidak untuk dieksklusifkan bagi lulusan planologi saja. Orang ekonomi, arsitek, sosiologi yang memang mampu, saya pikir berhak memberikan layanan terhadap mati hidupnya sebuah kota. Sama seperti bekerja di lembaga penelitian kemiskinan yang secara kasat mata adalah domain sosiohumaniora tetapi bisa “diselundupi” anak plano. Alternatif lain, kalaupun kita greget(an), kenapa tidak mendorong hadirnya RUU Perencana Kota dan Wilayah?”

Sebuah grup alumni seketika ramai saat salah satu anggotanya memposting penggalan ayat RUU yang konon telah masuk dalam agenda prolegnas tahun ini. Itu adalah RUU Arsitek yang semakin ke sini memicu serangan balasan dalam bentuk kampanye berhastag #savekota #saveplanologi, catatan kritis, atau paling banter ikutan nyinyir di media sosial. lanjut baca

Menggeser Dogma Gusur PKL

Sumber foto sebagai ilustrasi: ciputranews.com
Sumber foto sebagai ilustrasi: ciputranews.com

Saya ingat bagaimana dulu, sekitar tahun 2010, sebuah tugas kampus meminta saya untuk mendeskripsikan wajah kota melalui pengamatan langsung di salah satu ruas jalan di Yogyakarta. Dalam tugas itu, saya memilih Jl. Terban hingga Jl. Colombo yang letaknya persis di sebelah selatan Kampus UGM. Salah satu pemandangan menarik yang saya angkat adalah fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang mencaplok – dalam istilah akademik disebut memprivatisasi– trotoar yang secara normatif disediakan untuk pejalan kaki. Di lokasi ini, sebuah kios semi permanen yang juga menjual bensin eceran, serta tukang tambal ban di sebelahnya, saya potret berkali-kali dari berbagai sudut, untuk mengesankan bahwa mereka benar-benar menyengsarakan pejalan kaki. lanjut baca

Informalitas dan Masa Depan Ketangguhan Pesisir Semarang

sumber gambar: tribunnews.com
sumber gambar: tribunnews.com

Tulisan ini sedang tidak terinsiprasi dari kisah “sukses” Jakarta ‘merelokasi’ –bila terlalu sensitif disebut menggusur- ratusan warga Kampung Pulo dari bantaran Ciliwung ke rumah susun; atau juga kehebatan Yogyakarta yang sedang ‘memodernisasi’ –bila tidak mau disebut memarginalkan- perkampungannya dengan jajaran hotel yang lebih mewah, teratur, dan menguntungkan.

Tulisan ini justru dlimulai sembari mengingat kembali artikel saya yang berjudul Mega-Urban Disaster dan Informalitas Merespon Bencana (selengkapnya baca di sini), yang sebelumnya ditulis sebagai masukan bagi penelitian Universitas Cologne tentang ketangguhan Jakarta menghadapi bencana mega-kota. Ya, semoga tulisan kali ini pun cukup argumentatif untuk mere-difinisi “dogma penataan” dengan tidak hanya tersesat pada satu cara “lembiru” -lempar beli baru- seperti menggusur/ memarginalkan, tetapi melalui pemaknaan kembali informalitas yang sudah sejak lama mengisi konteks ketangguhan kota di Indonesia, yang dalam kesempatan ini ditujukan pada upaya meningkatkan ketangguhan Kota Semarang melalui penataan kawasan permukiman pesisir. baca lebih lanjut